Apa yang Kau Cari Calon Independen?

INILAH.COM, Bandung - Calon independen bertaburan menjelang pelaksanaan Pemilukada Jawa Barat dan tiga kabupaten/kota. Apa yang sebenarnya mereka cari?

Terbukanya bandul yang pernah mengekang demokrasi membuat kebebasan warga negara kini bergerak lebih leluasa. Hak-hak warga negara kini mendapatkan pengakuan yang lebih kuat, termasuk hak memilih dan dipilih.

Undang-undang mengatur kebebasan warga negara menggunakan hak politik: memilih dan dipilih sebagai kepala daerah, asal memenuhi syarat-syarat yang tertulis. Jadi, tidak ada lagi syarat-syarat tak tertulis seperti lazim terjadi pada orde sebelumnya. Baik melalui jalur partai politik maupun nonpartai politik.

Maka, kita kemudian menjadi saksi, tak sedikit warga negara yang memanfaatkan jalur independen itu menuju kursi kekuasaan. Ada yang berhasil. Tapi, jauh…jauh lebih banyak yang gagal.

Sedikitnya ada dua hal yang patut kita catat sebagai penyebab kegagalan itu. Pertama, masih kuatnya mesin parpol dalam sistem demokrasi langsung kita. Kedua, kebanyakan calon cenderung asal maju tanpa pernah 'mengukur baju'. Artinya, mereka maju ke arena demokrasi sekadar memanfaatkan euforia kebebasan yang mencuat.

Banyak syarat tentu yang harus dipenuhi calon independen dalam pesta demokrasi semacam itu. Beberapa yang penting adalah mengukur popularitas dan elektabilitas. Lalu, juga menyodorkan program yang masuk akal dan mengena di kalangan masyarakat. Jangan pula lupa strategi pemenangan yang tentu akan berbeda dengan gaya yang dilakukan kandidat usungan parpol.

Pun di Jawa Barat saat ini, ketika pemilukada sudah mulai terlihat di depan mata. Calon-calon independen bermunculan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri terkaget-kaget karena banyaknya pasangan calon independen yang mendaftar. Padahal, syarat administratif saja paling berat dibanding daerah lain di Indonesia karena pemilih yang terbesar.

Dari calon-calon yang bermunculan, apa yang bisa kita lihat adalah memunculkan pesimisme bahwa mereka akan mampu memanfaatkan melemahnya kepercayaan publik terhadap parpol. Sebab, calon independen yang maju pun di atas kertas, termasuk dalam hal figur, bukanlah tandingan yang sepadan terhadap calon-calon dari parpol.

Cara mengukur yang gampang adalah majunya Daday Hudaya dari jalur perseorangan. Daday sejatinya bukanlah figur independen. Dia bahkan masuk dalam daftar delapan orang yang lolos verifikasi sebagai kandidat calon gubernur dari Partai Demokrat.

Tentu menjadi pertanyaan kenapa dia maju dari jalur independen dan bukan parpol. Yang bisa kita tebak, Daday tak bisa bersaing dengan calon-calon partai yang lainnya. Jika saja tak bisa bersaing dengan Dede Yusuf, Dada Rosada, dan Iwan Sulandjana dalam proses penjaringan parpol, bagaimana mungkin Daday bisa bersaing pada Pilgub Jabar nanti?

Mungkin yang cukup kuat adalah Dikdik Mulyana, seorang perwira tinggi kepolisian. Kecuali pernah jadi Kapolda Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan, nama Dikdik sempat menjulang tiga tahun lalu. Sebagai Waka Bareskrim Mabes Polri, dia pernah disebut-sebut bakal jadi Pelaksana Tugas Kabareskrim mengisi posisi atasannya, Susno Duadji yang terbelit masalah hukum.

Pertanyaannya: sanggupkah Dikdik dengan segala kelebihan dan kekurangannya menandingi nama-nama besar di pentas politik Jabar? Jika Dikdik saja tidak mampu, apalagi figur-figur yang jarang dikenal publik. Jadi, apa sesungguhnya yang mereka cari? [ang]