INILAH.COM, Bandung - Tiga pemerintah provinsi, yakni Jabar, Banten dan DKI Jakarta melakukan perjanjian kerja sama pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).
Ketiganya bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan transportasi, kesenjangan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan di wilayah perbatasan.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan sejumlah permasalahan muncul di wilayah perbatasan akibat pertumbuhan DKI Jakarta. Permasalahan tersebut diharapkan teratasi melalui koordinasi tiga provinsi yakni Jabar-Banten-DKI Jakarta melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.
"Kerja sama tiga provinsi ini bertujuan untuk menyatukan pemikiran melalui BKSP agar pembangunan bisa lebih bermanfaat khususnya bagi wilayah perbatasan," ujarnya pada sela-sela acara Rapat Paripurna BKSP Jabodetabekjur di Grand Royal Panghegar, Kota Bandung, Selasa (23/10/2012).
Dia menjelaskan ketiga provinsi bersepakat melakukan kerja sama yang tertuang dalam empat naskah. Naskah tersebut, yakni rencana pembangunan bus way koridor Bekasi-DKI Jakarta, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.
Dia menilai pembangunan sektor transportasi yang menghubungkan Jabar-DKI Jakarta sangat penting mengingat arus migrasi masyarakat dari Jabar ke Jakarta mencapai 2,4 juta penduduk/hari. Fakta tersebut perlu diselesaikan melalui pengadaan moda transportasi massal.
Selain itu, katanya, permasalah kesehatan, kesejateraan, dan pendidikan di wilayah perbatasan muncul karena wilayah tersebut kurang diperhatikan. Padahal wilayah perbatasan merupakan daerah penunjang pembangunan di DKI Jakarta.
Meski begitu, katanya, koordinasi ketiga provinsi kurang berjalan lancar. Karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk memimpin BKSP.
"Manufaktur adanya di Jabar dan Banten tapi karena kantor pusatnya di Jakarta sehingga pajaknya masuk kesana. Hal tersebut kurang adil seharusnya ada sharing pendapatan dan pembiayaan agar pembangunan bisa lebih merata," kata Heryawan.
Menurutnya, realisasi dari BKSP juga sering molor mengingat tidak adanya target waktu program yang dicanangkan. Padahal, target waktu dinilai penting demi percepatan pembangunan. "Sebagai contoh pembangunan Tol Cisumdawu yang molor dari 2005 hingga 2010. Penguluran waktu tersebut berdampak terhadap kenaikan harga tanah," ucap Heryawan.
Di tempat yang sama, Sekda provinsi DKI Fajar Panjaitan menyatakan masukan dari rapat paripurna BKSP akan segera disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Salah satu hasil rapat dinilai paling menarik adalah gagasan konsep Megapolitan Jabar-Banten-DKI Jakarta. "Kami terbuka dengan segala masukan hasil rapat karena ini semua demi pembangunan di tiga provinsi," pungkasnya.[jul]
Anda sedang membaca artikel tentang
Jabar-DKI-Banten Berkolaborasi di Jabodetabekjur
Dengan url
https://pemerintahupdate.blogspot.com/2012/10/jabar-dki-banten-berkolaborasi-di.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jabar-DKI-Banten Berkolaborasi di Jabodetabekjur
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Jabar-DKI-Banten Berkolaborasi di Jabodetabekjur
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar