INILAH.COM, Bandung - Upeti atau korupsi itu (meminjam istilah 'vokalis' DPR RI Lily Chodijah Wahid) seperti kentut. Tapi, siapa yang suka kentut di DPR, tidak mudah menunjuk batang hidungnya. Apalagi ketika sang penyebar bau juga cepat-cepat tutup hidung.
Flatulensi (istilah ilmiah untuk kentut) memang tidak kasatmata. Gas campuran nitrogen, oksigen, metan, karbondioksida dan hidrogen ini juga cepat menguap. Dalam kondisi normal, flatulensi oke-oke saja. Namun, dalam kondisi out of control, ia mudah terbakar. Kalau terbakar, nyala apinya biru karena kandungan metan dan hidrogen yang berasal dari asupan gizi tinggi (dalam bahasa politik bisa berarti uang) yang berlebihan. Api yang biru biasanya panasnya minta ampun. Juga, jangan coba-coba mengendus-endus baunya.
Seperti itu jugalah korupsi. Maka, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, pada 19 Juli 2012 melarang menteri-menterinya melakukan kemufakatan jahat dengan DPR dalam penggunaan anggaran negara, sejumlah politisi Senayan seperti kebakaran jenggot.
Suhu bertambah panas setelah pemerintah kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. SE itu mengajak seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II beserta jajarannya, pimpinan dan jajaran lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan dan jajaran pemerintah daerah untuk menolak permintaan jatah apa pun dari anggota DPR/DPRD.
Dari sekian puluh menteri KIB II, hanya Menteri BUMN Dahlan Iskan-lah yang berani naik pentas dan menyanyikan lagu 'Upeti untuk DPR'. Kemarin (6/11), Dahlan memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk mempertanggungjawabkan lagunya itu. Kepada BK dia menyerahkan dua nama untuk tiga peristiwa pemerasan terhadap BUMN.
Hanya dua? Bukankah dia sebelumnya sesumbar mengantongi sekitar 10 nama? Seandainya pertanyaan tersebut diajukan kepada Lily Wahid, barangkali jawabannya simpel saja: Namanya juga korupsi. Seperti kentut, baunya cepat hilang.
Namun, dalam konteks ini, yang mesti dicermati adalah substansinya. Bukan soal berapa nama. Lepas dari prasangka bahwa Dahlan sedang menggenjot pencitraan menjelang Pilpres 2014, keberaniannya untuk pasang badan sendirian menghadapi monster kemufakatan jahat di DPR patut dipuji. Apalagi BUMN yang dibawahinya, seperti diakuinya sendiri, juga sarang korupsi dan sarang permainan.
Dahlan mungkin sudah siap menanggung segala konsekuensi atas kenekatannya. Tapi, membiarkannya maju sendirian untuk dijadikan bulan-bulanan para politisi korup amat tidak fair. Toh, pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab segenap lapisan bangsa. Presiden SBY, yang acap kali menyatakan akan berdiri di barisan paling depan dalam perang melawan korupsi, harus mengambil alih perang antara Menteri BUMN vs para pemeras di DPR ini.
Perlu kapasitas, otoritas, dan totalitas seorang presiden untuk menghadapi mereka. SBY, bangunlah! Mumpung belum semua anggota DPR kentut dan membakar negeri.[ang]
*Tulisan Fokus Inilah Koran, Rabu (7/11/2012)
Anda sedang membaca artikel tentang
Saatnya SBY Tekel Kasus Dahlan-DPR
Dengan url
https://pemerintahupdate.blogspot.com/2012/11/saatnya-sby-tekel-kasus-dahlan-dpr.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Saatnya SBY Tekel Kasus Dahlan-DPR
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Saatnya SBY Tekel Kasus Dahlan-DPR
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar