INILAH.COM, Bogor - Banyaknya kasus gizi buruk di Kab Bogor menjadi perhatian serius wakil rakyat. Terlebih seringkali penanganan gizi buruk ini dihadapkan kepada permasalahan biaya yang harus dikeluarkan pihak keluarga.
Tercatat dalam bulan Oktober ini, dua balita terpaksa dirawat di RSUD Cibinong akibat gizi buruk. Keduanya masing-masing Warni (2) asal Parung Panjang dan Zahwa (19 bulan) asal Rumpin.
Batita atas nama Warni, meski usianya sudah dua tahun, namun hanya memiliki berat badan sekitar 5 kilogram. Begitu juga dengan Zahwa yang hanya memiliki berat badan 5,9 kilogram saja. Keduanya juga memiliki penyakit lain yaitu gangguan syaraf di otak sehingga sering kejang-kejang. Ironisnya, kedua orangtua balita ini mengaku telat memeriksakan kesehatan anaknya karena tidak memiliki biaya untuk bayar rumah sakit.
Kondisi ini mengundang keprihatinan para anggota DPRD Kab Bogor. Menurut para wakil rakyat, alasan tidak ada biaya yang dilontarkan keluarga pasien tidak masuk akal. Sebab pemerintah baik pusat dan daerah sudah menyediakan dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)
"Saya rasa alasan tersebut tidak masuk akal, justru menunjukan ada yang salah dengan penyaluran jamkesda. Apalagi untuk masalah kesehatan balita, pemerintah sangat peduli makanya disediakan jamkesda," jelas Anggota Komisi D DPRD Kab Bogor, Ida Farida, Minggu (4/11/2012).
Ida menyebutkan ada yang salah dalam penyaluran jamkesda ini. Sehingga banyak ditemukan penyaluran jamkesda yang tidak tepat sasaran. "Warga yang seharusnya mendapatkan jamkesda justru tidak, sebaliknya mereka yang tergolong mampu, malah mendapat fasilitas jamkesda," ujarnya.
Disebutkan Ida, saat ini Pemkab Bogor melalui Dinkes harus melakukan pendataan warga yang berhak mendapat jamkesda. Sehingga alasan warga tidak bisa bayar biaya rumah sakit tidak terulang lagi. "Pendataan ini harus selalu diup-date oleh Dinkes, jangan hanya mengandalkan data tahun sebelumnya. Selain itu harus juga ada penguatan kerjasama antara Pemkab Bogor dengan Rumah sakit sehingga tidak terjadi lagi penolakan pasien oleh rumah sakit," paparnya.
Terakhir, Ida mengharapkan adanya pemangkasan administrasi ketika warga tidak mampu membutuhkan jamkesda untuk kesehatan keluarganya. Jangan dipersulit dengan segala macam urusan surat menyurat. Cukup dengan bukti dari ketua RT atau desa, warga sudah harus bisa mendapatkan jamkesda.[ang]
Anda sedang membaca artikel tentang
Anggota DPRD Kab Bogor Soroti Masalah Gizi Buruk
Dengan url
https://pemerintahupdate.blogspot.com/2012/11/anggota-dprd-kab-bogor-soroti-masalah.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Anggota DPRD Kab Bogor Soroti Masalah Gizi Buruk
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Anggota DPRD Kab Bogor Soroti Masalah Gizi Buruk
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar